BLACKinnews - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik yang mencapai lebih dari Rp300 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebaiknya dialihkan ke sektor lainnya, seperti pembangunan jalur kereta api di kota-kota besar Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi sekaligus staf khusus Wakil Presiden RI, Denni Puspa Purbasari.
Menurutnya, pembangunan infrastrukur jalur rel jalur ganda kereta tersebut justru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja.
Dia menuturkan, pembangunan rel ganda kereta api diyakini mampu mengurangi beban biaya logistik yang selama ini memberatkan dunia usaha.
“Rata-rata sekitar 24 persen ongkos biaya logistik yang harus dikeluarkan oleh industri untuk mengembangkan bisnisnya," kata Denni di Universitas Gajah Mada (UGM), Jumat 5 Agustus 2014.
Menurut dia, subsidi BBM bisa dihemat asalkan dialihkan ke infrastruktur, karena tidak semua proyek pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya besar.
Seperti pembangunan jalur rel ganda di bagian utara Jawa yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. Pembangunan rel ganda ini bisa terealisasi dalam waktu dua tahun, padahal sudah diinisiasi pemerintah sebelumnya sejak 1980-an.
“Dana APBN untuk pembangunan double track ini hanya membutukan Rp10,5 triliun. Bandingkan angka subsidi BBM dan listrik yang mencapai Rp300 triliun,” imbuhnya.
Padahal proyek yang dipimpin Wapres Boediono ini melibatkan 10 lembaga seperti beberapa kementerian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan tiga pemerintah provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, proyek yang dimulai pada tahun 2011 itu baru dapat terealisasi di 2014.
“Itu pun belum sepenuhnya tuntas sehubungan kendala pembebasan lahan di Kota Surabaya, sehingga kereta api belum terhubung dengan Stasiun Turi Surabaya,” jelasnya.
Berkaca dari pengalaman membangun jalur kereta api ganda ini, kata Denni, tidak mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan rel sepanjang 727 kilo meter tersebut.
Salah satu kendalanya, yakni pada pembebasan lahan, meski lahan yang digunakan sudah dinyatakan sebagai tanah negara.
“Masalah terbesar ada pada pembebasan lahan dan kesiapan tim di daerah serta kegamangan dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Meski demikian, kata Denni, koordinasi yang intensif yang dilakukan oleh Wapres dengan 10 lembaga tersebut akhirnya dalam tempo dua tahun proyek ini selesai juga dilaksanakan. Selama proses berlangsung, dia menyebutkan, sedikitnya 2 juta tenaga kerja yang dilibatkan.
"Keberadaan rel kereta api tersebut tidak hanya mendorong tumbuhnya sektor ekonomi, namun juga mempersingkat waktu tempuh Jakarta dan Surabaya hanya 8-10 jam," ungkapnya.
Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi sekaligus staf khusus Wakil Presiden RI, Denni Puspa Purbasari.
Menurutnya, pembangunan infrastrukur jalur rel jalur ganda kereta tersebut justru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja.
Dia menuturkan, pembangunan rel ganda kereta api diyakini mampu mengurangi beban biaya logistik yang selama ini memberatkan dunia usaha.
“Rata-rata sekitar 24 persen ongkos biaya logistik yang harus dikeluarkan oleh industri untuk mengembangkan bisnisnya," kata Denni di Universitas Gajah Mada (UGM), Jumat 5 Agustus 2014.
Menurut dia, subsidi BBM bisa dihemat asalkan dialihkan ke infrastruktur, karena tidak semua proyek pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya besar.
Seperti pembangunan jalur rel ganda di bagian utara Jawa yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. Pembangunan rel ganda ini bisa terealisasi dalam waktu dua tahun, padahal sudah diinisiasi pemerintah sebelumnya sejak 1980-an.
“Dana APBN untuk pembangunan double track ini hanya membutukan Rp10,5 triliun. Bandingkan angka subsidi BBM dan listrik yang mencapai Rp300 triliun,” imbuhnya.
Padahal proyek yang dipimpin Wapres Boediono ini melibatkan 10 lembaga seperti beberapa kementerian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan tiga pemerintah provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, proyek yang dimulai pada tahun 2011 itu baru dapat terealisasi di 2014.
“Itu pun belum sepenuhnya tuntas sehubungan kendala pembebasan lahan di Kota Surabaya, sehingga kereta api belum terhubung dengan Stasiun Turi Surabaya,” jelasnya.
Berkaca dari pengalaman membangun jalur kereta api ganda ini, kata Denni, tidak mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan rel sepanjang 727 kilo meter tersebut.
Salah satu kendalanya, yakni pada pembebasan lahan, meski lahan yang digunakan sudah dinyatakan sebagai tanah negara.
“Masalah terbesar ada pada pembebasan lahan dan kesiapan tim di daerah serta kegamangan dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Meski demikian, kata Denni, koordinasi yang intensif yang dilakukan oleh Wapres dengan 10 lembaga tersebut akhirnya dalam tempo dua tahun proyek ini selesai juga dilaksanakan. Selama proses berlangsung, dia menyebutkan, sedikitnya 2 juta tenaga kerja yang dilibatkan.
"Keberadaan rel kereta api tersebut tidak hanya mendorong tumbuhnya sektor ekonomi, namun juga mempersingkat waktu tempuh Jakarta dan Surabaya hanya 8-10 jam," ungkapnya.
Perlu Dievaluasi
Deputi Bidang Kemisikinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rahma Iryanti, mengatakan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan lewat kredit usaha rakyat (KUR) belum dinikmati oleh keluarga miskin.
“Perlu dievaluasi, karena belum menyentuh keluarga miskin, perlu dipikirkan apakah perlu melibatkan lembaga keuangan lainnya,” katanya.
Menurutnya, kebijakan sektoral pro poor tetap perlu dipertahankan untuk dapat mempercepat penurunan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.
"Kebijakan untuk masyarakat miskin harus dipertahankan agar tidak mempercepat angka kemiskinan," jelas Rahma
“Perlu dievaluasi, karena belum menyentuh keluarga miskin, perlu dipikirkan apakah perlu melibatkan lembaga keuangan lainnya,” katanya.
Menurutnya, kebijakan sektoral pro poor tetap perlu dipertahankan untuk dapat mempercepat penurunan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.
"Kebijakan untuk masyarakat miskin harus dipertahankan agar tidak mempercepat angka kemiskinan," jelas Rahma
