"Perubahan sikap PKS ini sangat dinamis. Kami belajar dari Koalisi Merah Putih," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Jumat 5 September 2014.
Menurutnya, dengan pemilihan secara tidak langsung, penyelenggaraan pilkada bisa memperkecil ruang untuk korupsi dan politik uang. Di sisi lain, pilkada tidak langsung bisa memaksimalkan makna demokrasi berjenjang.
"Jika ada tokoh independen berkualitas, maka partai politiklah yang bertugas menarik mereka untuk dicalonkan. Contohnya seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil," ujar dia.
Anggota Komisi Pertahanan DPR itu membantah kesepakatan Koalisi Merah Putih untuk mendukung pilkada tidak langsung sebagai ajang balas dendam karena kalah dalam pemilu presiden.
"Logika untuk menguasai daerah tidak seperti itu. Terlalu mengada-ada ini diartikan balas dendam," tegas dia.
Fraksi Demokrat DPR berpendapat penyelenggaraan pilkada secara langsung lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Demokrat Khatibul Umam Wiranu. Kata Khatibul, hampir semua tahapan dalam pilkada langsung melahirkan ketegangan dan kerawanan, baik dari sisi sosial maupun politik.
"Belum lagi praktek money politic yang mereduksi nilai-nilai moral di tengah masyarakat," kata Khatibul.
