Jokowi: Pilkada Tak Langsung Kemunduran Demokrasi

BLACKINnews - Presiden terpilih, Joko Widodo, menilai rencana sebagian anggota DPR mengubah Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) langsung merupakan suatu kemuduran dalam demokrasi. Pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat dinilainya sudah tepat.

"Ya mundur dong. Kan sekarang sudah pilkada langsung, kok kita mau kembali lagi," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat 5 September 2014.

Jokowi menuturkan, seharusnya sistem demokrasi di Indonesia bukan kembali lagi seperti dahulu, tetapi memperbaiki apa saja yang kurang. Karena, kedaulatan dalam demokrasi sepenuhnya ada di tangan rakyat.

"Yang penting ada kurang-kurang diperbaiki, dikoreksi, bukan mundur lagi. Saya kira pemilihan langsung itu, itulah kedaulatan rakyat ada di situ," tutur dia.

Seperti diketahui, DPR akan mengesahkan RUU Pilkada pada akhir September 2014. Namun, hingga saat ini DPR masih berusaha menyatukan pandangan karena adanya perbedaan antara pemerintah dan beberapa fraksi di parlemen. Batas waktu pembahasan sampai 30 September 2014.

Sejumlah partai mendukung pilkada digelar secara tidak langsung atau melalui DPRD antara lain Gerindra dan Demokrat. Sementara, PDIP menghendaki pilkada tetap dilakukan dengan sistem langsung seperti saat ini

Read more...

Kalla Bantah Kabar Sekretaris Kabinet Tolak Kedatangan Tim Transisi

BLACKINnews - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla membantah kabar yang menyebutkan bahwa Sekretaris Kabinet menolak Tim Transisi, tim bentukan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurutnya, hal yang terjadi hanya masalah administrasi dan jumlah orang dalam Tim Transisi yang dijadwalkan bertemu tiga Menteri Koordinator, sebagaimana permintaan Presiden Yudhoyono.

"Tidak menolak, sebagaimana arahan Presiden. Tim transisi hanya bertemu dengan tiga Menko (Menteri Koordinator),” kata Kalla di rumahnya di Jakarta, Jumat, 5 September 2014.

Namun, kata Kalla, semua sudah diselesaikan sesuai permintaan dari para Menko. “Besok sore ketemu dengan Menko.“ Ia merasa tidak perlu memenuhi permintaan Sekretaris Kabinet yang meminta Jokowi dan dia mendampingi Tim Transisi bertemu para Menko. Sebab ia bukan anggota tim tersebut.

"Saya lebih tahu pemerintahan lebih dari mereka. Saya tak perlu transisi, sepuluh tahun di pemerintahan hapal," katanya.

Kalla memastikan tidak ada masalah antara Tim Transisi dengan pemerintah sekarang. "Koordinasi pemerintah dengan tim transisi baik-baik saja," tegasnya.

Read more...

"Subsidi BBM dan Listrik Sebaiknya Dialihkan ke Infrastruktur"

BLACKinnews - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik yang mencapai lebih dari Rp300 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebaiknya dialihkan ke sektor lainnya, seperti pembangunan jalur kereta api di kota-kota besar Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi sekaligus staf khusus Wakil Presiden RI, Denni Puspa Purbasari.

Menurutnya, pembangunan infrastrukur jalur rel jalur ganda kereta tersebut justru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja.

Dia menuturkan, pembangunan rel ganda kereta api diyakini mampu mengurangi beban biaya logistik yang selama ini memberatkan dunia usaha.

“Rata-rata sekitar 24 persen ongkos biaya logistik yang harus dikeluarkan oleh industri untuk mengembangkan bisnisnya," kata Denni di Universitas Gajah Mada (UGM), Jumat 5 Agustus 2014.

Menurut dia, subsidi BBM bisa dihemat asalkan dialihkan ke infrastruktur, karena tidak semua proyek pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya besar. 

Seperti  pembangunan jalur rel ganda di bagian utara Jawa yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. Pembangunan rel ganda ini bisa terealisasi dalam waktu dua tahun, padahal sudah diinisiasi pemerintah sebelumnya sejak 1980-an.

“Dana APBN untuk pembangunan double track ini hanya membutukan Rp10,5 triliun.  Bandingkan angka subsidi BBM dan listrik yang mencapai Rp300 triliun,” imbuhnya.

Padahal proyek yang dipimpin Wapres Boediono ini melibatkan 10 lembaga seperti beberapa kementerian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan tiga pemerintah provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, proyek yang dimulai pada tahun 2011 itu baru dapat terealisasi di 2014.

“Itu pun belum sepenuhnya tuntas sehubungan kendala pembebasan lahan di Kota Surabaya, sehingga kereta api belum terhubung dengan Stasiun Turi Surabaya,” jelasnya.

Berkaca dari pengalaman membangun jalur kereta api ganda ini, kata Denni, tidak mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan rel sepanjang 727 kilo meter tersebut. 

Salah satu kendalanya, yakni pada pembebasan lahan, meski lahan yang digunakan sudah dinyatakan sebagai tanah negara.

“Masalah terbesar ada pada pembebasan lahan dan kesiapan tim di daerah serta kegamangan dalam mengambil keputusan,” ujarnya.

Meski demikian, kata Denni, koordinasi yang intensif yang dilakukan oleh Wapres dengan 10 lembaga tersebut akhirnya dalam tempo dua tahun proyek ini selesai juga dilaksanakan. Selama proses berlangsung, dia menyebutkan, sedikitnya 2 juta tenaga kerja yang dilibatkan.

"Keberadaan rel kereta api tersebut tidak hanya mendorong tumbuhnya sektor ekonomi, namun juga mempersingkat waktu tempuh Jakarta dan Surabaya hanya 8-10 jam," ungkapnya.

Perlu Dievaluasi

Deputi Bidang Kemisikinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rahma Iryanti, mengatakan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan lewat kredit usaha rakyat (KUR) belum dinikmati oleh keluarga miskin.

“Perlu dievaluasi, karena belum menyentuh keluarga miskin, perlu dipikirkan apakah perlu melibatkan lembaga keuangan lainnya,” katanya.

Menurutnya, kebijakan sektoral pro poor tetap perlu dipertahankan untuk dapat mempercepat penurunan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

"Kebijakan untuk masyarakat miskin harus dipertahankan agar tidak mempercepat angka kemiskinan," jelas Rahma

Read more...

Balik Arah, PKS Dukung Pilkada Tidak Langsung, "Kami belajar dari Koalisi Merah Putih," kata Hidayat nur Wahid.

BLACKinnews - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih setuju menyerahkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Padahal, dalam rapat panitia kerja Rancangan Undang-Undang Pilkada Kamis kemarin, PKS masih bertahan untuk melakukan pemilihan langsung.

"Perubahan sikap PKS ini sangat dinamis. Kami belajar dari Koalisi Merah Putih," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Jumat 5 September 2014.

Menurutnya, dengan pemilihan secara tidak langsung, penyelenggaraan pilkada bisa memperkecil ruang untuk korupsi dan politik uang. Di sisi lain, pilkada tidak langsung bisa memaksimalkan makna demokrasi berjenjang.

"Jika ada tokoh independen berkualitas, maka partai politiklah yang bertugas menarik mereka untuk dicalonkan. Contohnya seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil," ujar dia.

Anggota Komisi Pertahanan DPR itu membantah kesepakatan Koalisi Merah Putih untuk mendukung pilkada tidak langsung sebagai ajang balas dendam karena kalah dalam pemilu presiden.

"Logika untuk menguasai daerah tidak seperti itu. Terlalu mengada-ada ini diartikan balas dendam," tegas dia.

Fraksi Demokrat DPR berpendapat penyelenggaraan pilkada secara langsung lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Demokrat Khatibul Umam Wiranu. Kata Khatibul, hampir semua tahapan dalam pilkada langsung melahirkan ketegangan dan kerawanan, baik dari sisi sosial maupun politik.

"Belum lagi praktek money politic yang mereduksi nilai-nilai moral di tengah masyarakat," kata Khatibul.

Read more...